PEMALANG – Dalam rangka penilaian Indeks Tata Kelola berbasis Online (ITK-O) Tahun 2022, Polres Pemalang mengundang perwakilan masyarakat untuk menjadi responden. Pemangku kebijakan dari unsur Pemerintah, Penegak Hukum (Kejaksaan), Imigrasi tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat diminta memberikan penilaian secara transparan terhadap ITK-O Polres Pemalang.

Acara yang dihelat di Balai Bhayangkara Polres Pemalang itu dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan, Kompol Imam Khanafi, S.Ag. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPD LDII Pemalang, Edi Cahyadi.

“Penilaian ITK-O ini sebagai alat untuk mengukur kinerja Polres Polres Pemalang kaitannya dengan implementasi Reformasi Birokrasi Polri (RBP). Selain itu juga untuk mengukur pelayanan kami pada masyarakat,” ujar Imam dalam sambutannya, Kamis (20/10/2022).

Imam Khanafi juga menjelaskan bahwa Polri khususnya Polres Pemalang tahun 2022 ini juga tengah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari tahapan Grand Strategy Polri tahap akhir (Tahap III) yaitu mewujudkan Pelayanan Polri yang Prima (Strive for Excellence).

“Sasaran pembangunan dan pencapaian dari Grand Strategy Polri tersebut diarahkan sesuai tahapan yaitu tahap pertama Trust Building (2005-2009), kemudian Partnership Building (2010-2014), dan terakhir adalah Strive for Excellence (2015-2025),” terang Imam.

Sementara itu, Sekretaris DPD LDII Pemalang, Edy Cahyadi mengapresiasi kegiatan penilaian ITK-O yang digelar Polres Pemalang. Menurut Edy, penilaian dari masyarakat langsung bisa menjadi masukan untuk Polres Pemalang lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Pemalang. Dengan adanya penilaian ini, pelayanan publik yang selama ini sudah diberikan Polres Pemalang secara baik bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Terlebih Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo selama kepemimpinannya telah menggelorakan slogan Presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. “Penilaian ITK-O ini menurut saya merupakan momen untuk meningkatkan transparansi demi mewujudkan keadilan yang selama ini menjadi dambaan dari masyarakat,” tegas Edy.

Selain LDII, tokoh muslim yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Muhammadiyah dan Fatayat NU Pemalang. (BIL)