Oleh: Sabila Esfandiar

Di era di mana layar gawai sering kali menyala lebih terang daripada interaksi di dunia nyata, kekhawatiran terbesar banyak keluarga bukan lagi soal apakah anak-anak mereka cukup makan, melainkan apakah masa depan mereka sedang perlahan direnggut oleh kecanduan digital. Fenomena anak-anak yang tantrum saat gawainya disita, atau remaja yang kehilangan minat pada dunia sekitar demi menatap linimasa media sosial, telah menjadi pemandangan harian yang meresahkan.

Dalam konteks inilah, keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 untuk membatasi akses penggunaan media sosial bagi anak-anak hadir sebagai sebuah angin segar. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah intervensi krusial untuk meminimalisir adiksi gawai yang kian mewabah di usia dini. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Komdigi Republik Indonesia, Meutia Hafid, aturan tersebut akan berlaku mulai 28 Maret 2026. Adapun media sosial dan beberapa game online yang dibatasi aksesnya adalah TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X (dahulu Twitter), Threads, Bigo Live dan untuk game online adalah Roblox.

Bagi para orang tua yang selama ini mengeluh dan merasa kewalahan menghadapi kebiasaan anak-anaknya bermain gawai, keputusan ini ibarat oase. Lebih dari itu, kebijakan ini mengirimkan sinyal positif yang sangat kuat: negara hadir. Negara menunjukkan tajinya bukan sekadar sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai problem solver atas krisis nyata yang mengancam kualitas psikologis dan kognitif generasi penerus bangsa.

Namun, regulasi yang baik membutuhkan penyempurnaan yang berkelanjutan agar tidak menjadi macan ompong di lapangan. Membatasi media sosial adalah langkah awal yang brilian, tetapi lanskap digital terlalu luas untuk hanya dijaga dari satu pintu. Agar keputusan Komdigi ini menjadi instrumen yang benar-benar relevan dan efektif dalam menyelamatkan generasi muda Indonesia, ada beberapa langkah lanjutan yang esensial untuk dipertimbangkan.

Pertama, Perluasan Pembatasan pada Seluruh Akses Game Online.

Media sosial hanyalah setengah dari persoalan. Setengah lainnya, yang acap kali lebih adiktif bagi anak-anak di bawah umur, adalah game online. Banyak dari permainan ini dirancang dengan mekanisme psikologis yang mendorong pemainnya untuk terus bermain tanpa henti, memicu kecanduan yang merusak fokus belajar dan kesehatan mental. Oleh karena itu, usulan untuk membatasi akses game online bagi anak-anak yang belum cukup umur harus menjadi agenda prioritas selanjutnya. Ekosistem permainan digital wajib memiliki pagar pembatas yang sama tegasnya dengan media sosial.

Kedua, Kewajiban Verifikasi Identitas Resmi (KTP).

Kelemahan terbesar dari hampir semua platform digital saat ini adalah proses pendaftaran yang terlalu longgar. Anak berusia 10 tahun dapat dengan mudah memalsukan tahun lahirnya menjadi 20 tahun saat mendaftar sebuah platform. Untuk menyumbat celah ini, pemerintah perlu mewajibkan seluruh platform media sosial, game online, dan layanan internet serupa untuk menerapkan sistem verifikasi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya yang terintegrasi dengan data kependudukan.

Ketiga, Pelarangan secara absolut akses kepada judi online.

Meski belum ditemukan kasus luar biasa yang melibatkan usia anak-anak akibat judi online, tidak ada salahnya jika Komdigi juga mulai menaruh perhatian akan kemungkinan pemblokiran secara menyeluruh situs atau aplikasi yang mengarah kepada judi online. Karena apabila judi online sampai dapat diakses secara bebas dan mudah oleh anak-anak, maka hal tersebut akan membawa kehancuran bagi masa depan bangsa Indonesia.

Dengan sistem tersebut, pendaftaran akun baru wajib menyertakan bukti bahwa pengguna benar-benar telah berusia 17 tahun atau masuk kategori dewasa. Bagi anak-anak yang membutuhkan akses digital untuk keperluan pendidikan, dapat dibuatkan jalur akses khusus (seperti mode anak/pelajar) yang diawasi penuh oleh orang tua dan bebas dari konten adiktif maupun media sosial publik.

Keputusan Komdigi saat ini sudah berada di jalur yang sangat tepat. Negara telah mengambil langkah pertama untuk merebut kembali masa depan anak-anak Indonesia dari cengkeraman layar. Kini, tugas bersama kita adalah mendorong agar kebijakan tersebut dilengkapi dengan regulasi game online dan sistem verifikasi usia yang tidak bisa diakali. Sebab, melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital bukanlah sekadar pilihan, melainkan keniscayaan untuk memastikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang tangguh di masa depan dalam rangka memaksimalkan potensi bonus demografi dan landasan untuk menuju Indonesia Emas 2045.