Oleh Sabila Esfandiar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan ambisi besar untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun, seiring berjalannya waktu, arah implementasi program ini mulai menunjukkan gejala penyimpangan yang mengkhawatirkan. Alih-alih berfokus pada pemenuhan gizi generasi penerus, program ini terancam menjadi beban birokrasi dan fiskal jika tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh (komprehensif).

Adapun berikut beberapa tiga lampu kuning dalam implementasi MBG yang menjadi faktor keprihatinan publik. Pertama adalah wacana perluasan target kepada para lansia. Wacana pemberian MBG kepada lanjut usia (lansia) dinilai sangat melenceng dari filosofi dasar program ini. Intervensi gizi untuk lansia, meski berniat baik, memiliki dampak biologis yang berbeda dan tidak berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas intelektual bangsa di masa depan. Ide perluasan ini menjadi bias mengingat semangat awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk menyiapkan generasi Indonesia yang bebas stunting, cerdas, berdaya saing global, dan siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045.

Kedua adalah faktor keamanan pangan yang rapuh. Beberapa kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah membuktikan bahwa sistem pengawasan pangan kita belum siap. Tanpa protokol keamanan yang ketat, program ini justru berisiko menjadi ancaman kesehatan bagi anak-anak. Pasca kejadian tersebut, publik justru semakin takut dan antipati terhadap MBG dan bahkan di beberapa sekolah, para orang tua beramai-ramai menolak menjadi penerima manfaat.

Ketiga adalah tekanan fiskal terhadap sektor esensial. Seperti diketahui bersama bahwa tahun 2026 ini anggaran MBG yang sangat besar mulai menyedot pos anggaran penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Rencana Pemerintah yang akan membelanjakan 1,2 Triliun per hari untuk MBG menjadi salah satu faktor tersedotnya anggaran pada pos Kementerian yang sangat vital diantaranya Pendidikan dan Kesehatan. Padahal, gizi hanyalah salah satu pilar saja karena tanpa pendidikan yang berkualitas dan akses kesehatan yang mumpuni, asupan makanan tidak akan mampu menciptakan generasi emas secara mandiri.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas MBG, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang fundamental yang harus diambil oleh Pemerintah guna menjaga agar program MBG tetap berjalan sebagai bentuk perwujudan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita. Langkah pertama yang harus dilakukan tentu saja mengembalikan khitah MBG sebagai program untuk mencetak generasi penerus bangsa guna meraih momentum Indonesia Emas di tahun 2045. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi dan memangkas wacana pemberian MBG kepada lansia yang saat ini sedang gencar digodok oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Fokus utama harus dikembalikan kepada kelompok yang berada dalam masa pertumbuhan emas (golden age), yakni: ibu hamil, ibu menyusui, anak usia PAUD/TK, dan siswa Sekolah Dasar (SD). Kelompok inilah yang secara nyata membutuhkan intervensi gizi untuk mencegah stunting dan mengoptimalkan fungsi kognitif. Dengan fokus yang tajam, efektivitas program akan lebih terukur dan dampak jangka panjangnya akan lebih terasa bagi kemajuan bangsa.

Kedua adalah mewajibkan kepada masing-masing pengelola SPPG untuk melaksanakan standarisasi manajemen pangan dan keamanan. Belajar dari kasus keracunan yang ada, sudah saatnya pengelola MBG menerapkan sistem jaminan mutu yang komprehensif. Hal ini mencakup aspek higienitas, sanitasi air, penjaminan mutu halal, hingga prosedur test food sebelum makanan didistribusikan. Standar Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) Polri dapat dijadikan rujukan atau benchmarking dalam pengelolaan dapur umum yang profesional, humanis, namun tetap memiliki disiplin tinggi dalam menjaga kualitas makanan. Pengelola diharapkan tidak hanya memburu bagaimana agar modal yang mereka gelontorkan pada saat membangun SPPG cepat kembali. Mereka juga diharapkan memiliki itikad yang mulia agar keamanan dan keselamatan para penerima manfaat dapat terjamin.

Ketiga, Pemerintah tentu saja harus melakukan rasionalisasi anggaran untuk menjaga keseimbangan sektor vital lain yang sama-sama manfaatnya dibutuhkan oleh masyaramat salah satunya adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya kebutuhan anggaran MBG berbanding lurus dengan luasnya cakupan penerima manfaat. Dengan mengevaluasi kembali sasaran penerima manfaat (memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, anak usia PAUD/TK dan usia sekolah dasar), pemerintah dapat melakukan penghematan signifikan. Penghematan ini krusial agar anggaran di Kementerian lain tetap terjaga, sehingga program MBG berjalan beriringan dengan fasilitas sekolah yang layak dan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Opini ini tentu saja bukanlah sebuah bentuk serangan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan sebuah bentuk kontrol positif dan kritik yang membangun. Kita semua menginginkan program MBG ini berhasil. Namun, sejarah menunjukkan bahwa semakin besar dana sebuah program Pemerintah, semakin besar pula celah penyalahgunaan dan inefisiensi yang mungkin terjadi. Penyelamatan program MBG harus dimulai dengan keberanian untuk bersikap objektif dan berbasis fakta. Dengan pengaturan yang lebih ketat dan sasaran yang lebih tajam, MBG tidak hanya akan menjadi program bagi-bagi makanan saja tetapi menjadi fondasi nyata bagi lahirnya generasi penerus yang cerdas dan kompetitif di kancah global. Semoga! Aamiin!